PARA- Mahasiswa asal Yahukimo, yang berkuliah di Papua maupun di luar Papua, terancam berhenti kuliah, bahkan ada pula yang dikeluarkan dari Kampus akibat keterlambatan penyaluran Bantuan Studi.
Badan
pengurus Himpuna Pelajar Mahasiswa Yahukimo (HPMY) se-Jawa bali dan Komunitas
Pelajar Dan Mahasiswa Yahukimo (KPMY), mendesak Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk
mempercepat proses pencairan bantuan studi, perihal statutus bantuan studi bagi
mahasiwa yang sedang aktif, baik di Papua dan di luar papua.
Dalam
sebuah desakan yang berjudul "Ijin Menaggapi Terkait Bantua Studi dari
Pemda Yahukimo", Yanis Soll menyampaikan beberapa hal, yaitu:
1. Tugas
Kami Pengurus KPMY sudah Desak tanggal, 18 Juli 2023 Untuk mempercepat Tranfer,
agar Mahasiswa Yahukimo Bisa Meringankan Beban Kuliah di berbagai kampus di
seluruh Indonesia.
2. Tanggal
31 Juli Kami Juga Penah Hadirkan Kadis Pendidikan untuk Audance dengan Rektor
UNCEN dan USTJ, untuk meminta pepanjangan Waktu pembayaran SPP di kampus, dan
hasil diskusi itu pihak kampus telah diperpanjang
sampai tanggal 13 Agustus 2023.
3. Chat
pribadi hingga Group kami pengurus desak agar mempercepat proses, namun sampai
sejauh ini belum ada yang Tranfer bantuan studi ke Rekening pribadi Mahasiswa
Yahukimo.
Sehingga pengurus
KPMY mendesak agar pihak Bank Papua, Bank BRI dan Dinas Pendidikan agar mempercepat
proses transaksi ke Rekening Mahasiswa, karena mengingat jam kerja kantor tersisa
tiga hari, jika lewat dari tanggal yang telah ditentukan maka untuk selanjutnya
mahasiswa cari jalan sendiri,”tegas Soll.
Tak terlepas
dari itu, Penunggakan pembayaran biaya kuliah dan biaya hidup menghambat
keberlangsungan proses studi dan kesehatan pskis mahasiswa. Beberapa mahasiswa
yang telah menerima surat peringatan secara tertulis dan lisan mengenai
pembayaran biaya kuliah yang terlambat, serta beberapa mahasiswa yang sudah
dikeluarkan dari tempat tinggal sudah dan sedang mengalami depresi yang tinggi.
Dampak
daripada masalah ini, beberapa mahasiswa terancam Drop Out (DO). Jumlah
mahasiswa dengan situasi sangat mendesak per data secara lisan dan
tertulis hari ini tak bisa dihitung, badan pengurus Korwil yang dipercaya untuk
mendatai mahasiswa pun sangat kesulitan dalam memberi informasi yang akurat kepada
Mahasiswa karena, informasi yang diberikan oleh Dinas P&D masih
simpang-siur dan tak jelas kebenaranya.
Mempertimbangkan
ketiga poin di atas, kami meminta bantuan kepada pemerintah Yahukimo dalam hal
ini, pihak Sekretaris Daerah agar:
1.
Mengambil kebijakan dengan mendiskusikan status mahasiswa di papua dan di Luar
Papua yang Nasibnya terancam Drop Out (DO) ini.
2.
Menindaklanjuti permasalahan ini kepada pihak universias.
3 .
Bersama Bank Papua, BRI and P&P Kabupaten Yahukimo menyurati setiap
Universitas di Papua maupun diluar papua perihal bantuan studi di atas dan
memberikan alasan atas keterlambatan ini kepada pihak universitas untuk memberikan
dispensasi dan bersifar sangat segera.
4. Kami
minta kepada pemirintah Yahukimo agar pengiriman bantuan studi kembalikan pada mekanisme
yang sebelumnya, bahwa kirim melalui Rekening Korwil. Agar mahasiwa tidak
mengalami kendalam dalam membayar SPP di kampus.
(Editor: Sehend Sama)