Mosi Tidak Percaya Kinerja DPR Yahukimo.
Oleh, Sehend sama.
Pembangunan infrastruktur tanpa kajian riset dan pendekatan kultural akan berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.
Dalam berita yang dimuat oleh media ceposonline.com. pada 19 Juni 2023 08:11 AM. Itu dijelaskan bahwa, terkait pembangunan kantor gubernur yang rencananya akan dilakukan di kab Jayawijaya. Namun sampai hari ini tidak bisa dilaksanakan karena ada pro dan kontra di kalangan masyarakat setempat.
Kemudian terkait hal tersebut,sebelumnya perwakilan masyarakat Wio telah melapor kepada Komnas HAM agar segera hentikan pembangunan kantor Gubernur di Tanah adat. Karena berpotensi akan menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat di Wamena. Lalu dalam hangatnya situasi ini pihak pemerintah pun selalu mendeklarasikan bahwa, pemerintah akan segera bangun kantor gubernur secepatnya.
Dengan adanya isu seperti ini bukanya menyejahterakan masyarakat namun,semakin memperkeruh situasi masyarakat. Dimana masyarakat yang dulunya hidup berdampingan dan menikmati hasil bumi dari tanah adat, kini berubah menjadi dua kubu yang kejam dan saling menyerang antara satu sama lain.
Dan hal ini akan terus terulang kepada masyarakat Papua, karena pada dasarnya kehidupan rakyat Papua itu nomaden dan hidup berdampingan dengan alam, tanah air. Bagi rakyat Papua di suku manapun bila kehilangan jabatan itu hal yang biasa, tetap jika kehilangan Tanah maka tidak ada harapan bagi mereka. Sederhananya, Tanah adalah Ibu yang menghidupi orang Papua.
Lalu DPR Yahukimo yang dipilih oleh masyarakat DKI yahukimo kembali mengeluarkan statemen dan menawarkan kepada pemerintah agar pembangunan kantor Gubernur iitu dilakukan di Yahukimo. Dengan alasan Yahukimo memiliki wilayah yang luas. Kemudian selain itu juga, Kbaupaten Yahukimo memiliki topografi yang datar serta telah terhubung infrastruktur dasar berkaitan dengan jalan.
Keputusan ini sangat rendah dan tak punya pendirian alias buta diatas tafsiran, karena tidak mampu memprediksi dan mempertimbangkan masa depan rakyat yahukimo. Seolah-olah dewan perwakilan Tuhan atas hidup rakyat, tidak mampu memahami dan belajar dari fakta konflik agraria yang terjadi di kabupaten lain, misalnya di Boven Digoel, Wamena, dan beperapa tempat di Papua.
Sementara fakta dibalik semua pembangunan pro Indonesia itu selalu memakan korban jiwa, apalagi hal ini menyangkut tanah. Para petinggi ini tak bisa belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Yahukimo memang memiliki luas wilayah yang sangat besar dan layak untuk mendirikan kantor Gubernur dan lain sebagainya. Tetapi tak satupun orang yang bisa menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat Yahukimo. Jika pembangunan itu terjadi maka yang pasti akan ada konflik dan kemudian masyarakat akar rumput yang tidak tau apa-apa akan bisa jadi tumbal.
Maka sebelum terjadi penumpahan darah atas keserahkan dan kesewenang-wenangan ini, kami seluruh masyarakat yahukimo dengan tegas menolak pembangunan yang berpotensi menimbulkan konflik Horizontal dan mengutuk para DPR yang merumuskan pembangunan di yahukimo agar segera berhenti untuk membangun wacana di media sosial. kami rakyat yahukimo tidak butuh pembangunan Kantor Gubernur, tetapi kami butuh pembangunan Manusia.
Jangan berharap dengan adanya pembangunan kantor Gubernur ini akan membawa masyarakat sejahtera. Provinsi di Papua ini hanya politis dan pencitraan yang diciptakan oleh jakarta untuk memusnahkan orang Papua. Apapun kegiatan pro jakarta akan selalu memakan korban jiwa, dan akan melahirkan konflik horizontal.
Jika suatu hari ada rakyat yang berani angkat senjata maka, nama dewan perwakilan rakyat daerah, kami ganti menjadi Dewan penghianat rakyat daerah. Jangan sampai hal itu terjadi, Papua Bukan Tanah Kosong,Yahukimo Bukan Tanah Kosong.
