Opini Publik
---------------------
Melonjaknya
harga BBM di ibu kota kabupaten Yahukimo terjadi beberapa kali belakangan ini.
Potensi Naiknya harga BBM dapat di pengaruhi oleh alat transportasi yang
dugunakan perintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pokok daerah. Untuk
pemasukan BBM di Dekai ibu kota Kabupaten Yahukimo selama ini hanya di andalkan
jalur sungai sehingga selama tidak ada hujan terjadi kekeringan yang berakibat
pada sumbangan berkubik-kubik ketersediaan sungai sebagai sarana lalulintas
transportasi kapal.
Situasi
ini dapat terbaca sebagai suatu peluang usaha bagi pelaku ekonomi untuk
meningkatkan omset mereka dalam kegiatan perekonomian dengan tujuan meningkatkan
pendapatan demi kepentingan kebutuhan keluarga. Proses pemasaran yang dilakukan
oleh pihak swasta pemilik SPBU sekali antri untuk beberapa minggu sehingga
pedagang eceran melihat satu peluang usaha untuk memperdagangkan BBM kepada
konsumen di lapangan meskipun masyarakat harus belanja tanpa mempertimbangkan
kesehatan kendaraan kemungkinan terjadi injeksi pada sepeda motor akibat bensin
yang bercampur air hujan. Meskipun demikian untuk memenuhi seluruh kebutuhan
bahkan melaksanakan pelayanan baik sebagai pengajar (guru), pelayanan
kesehatan, pelayanan perkantoran, pelayanan gereja, dan kegiatan sosial
masyarakat pada umumnya harus membeli bensin satu liter 30-50 Ribuh. Untuk
menanggapi situasi ini surat edaran Bupati Yahukimo telah dibacakan di setiap
gereja pada minggu 14 Mei 2023 supaya harga BBM harus di turunkan dengan harga
15 ribuh. Namun kenyataan dilapangan hari ini tanggal 24 mei 2023 harga BBM
melonjak tinggi 40-50/ltr. Penulis pada saat belanja bensin menanyakan kepada
penjual ternyata mereka memiliki alasan dua yaitu:
1.
Ibu-ibu orang asli Papua belanja kepada pendatang dengan harga 30 ribuh
sehingga jual 40 ribuh.
2.
Penjual OAP mengatakan antri dengan susah paya sehingga jual dengan harga
demikian tinggi.
Karena
itu mau tidak mau harus belanja untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan
kepentingan yang dimiliki. Masyarakat sangat kesal akibat loncaknya harga BBM
karena sangat mempengaruhi perekonomian ibu kota Kabupaten Yahukimo.
Mempengaruhi perekonomian warga yang dimaksudkan disini ialah karena BBM naik
maka tarif ojek ikut meningkat, harga sayur ikut meningkat, harga pinang naik
dan beberapa komoditas di pasaran harus kasih naik harga karena mama-mama
mengangkut ke pasar naik ojek. Setelah melihat situasi hampir satu bulan ini
penulis mengamati ada hal-hal yang perlu kami tawarkan kepada pimpinan Legislatif maupun Eksekutif
diantaranya:
1.
Setelah keluarkan surat edaran oleh pimpinan pemerintah daerah sebaiknya dinas
terkait menindak lanjuti. Dan perlu
sinkronkan informasi kepada pihak swasta yang mengelola BBM. Pihak pengelolah
jika berada dalam reel Badan Usaha Milik Negara maka alur kerjanya akan semakin
baik. Tetapi murni pengusaha mandiri maka harus pemerintah memberikan warning
mencabut izin usaha bila tidak mau kerja sama.
2. Hampir 1 bulan masyarakat mengalami krisis perekonomian di ibu kota Dekai. Meskipun demikian anggota Legislatif pada diam dan tidak buat pansus untuk memecahkan masalah. Tidak pernah ada temuan pelaku yang sengaja bermain dalam transaksi BBM seolah tidak ada masalah daerah. karena itu Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representase rakyat yang tidka mampu bicara, yang miskin, dan marjinalisasi. Maka disinilah anggota dewan semua atau minimal komisi yang membidangi perekonomian berani menyatakan kebenaran demi menolong masyarakat yang tidak sanggub bersuara. Satu sisi Krisisis ekonomi ini menjadi peluang bagi pihak para dewan untuk mengawasi dan mempertanyakan kepada pihak eksekutif dalam pengelolaan anggaran daerah. Anggota legislatif pasti tahu anggaran dan DPA yang dipergunakan oleh SKPD. Sehingga manajemen pelayanan dan juknis yang dsusun oleh dinas terkait harus diketahui oleh DPR. Sehingga pedagang eceran juga perlu diatur batasan sehingga sama-sama puas.
3. Kerusakan (injeksi) pada kendaraan dapat ditaksirkan rata-rata puluhan sampai ratusan kendaraan yang sudah rusak. Apabila injeksi bermasalah maka tingkat pengeluaran biaya perbaikan satu unit sepeda motor 250 ribuh rupiah. Jika tidak ada uang maka kendaraan menyimpan dan rusak parah. Hal ini tentu mengganggu pelayanan umum, misalkan motor milik seorang guru rusak maka ia tidak pergi mengajar. Kerusakan injeksi motor dapat diakibatkan oleh percampuran air hujan karena banyak kendaraan selalu memenuhi kebutuhan BBM di tangan pedagang eceran.
4. BBM adalah kebutuhan pokok daerah karena itu mesti ada antisipasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga pada saat aktifitas alam atau cuaca tidak mendukung untuk inpor BBM dari Timika jalur sungai maka kebutuhan daerah bisa dipastikan stok selalu tersedia melalui transportasi udara.
5. Kalo kita ikuti media, kenaikan harga BBM seringkali menimbulkan aksi demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia. Meskipun itu hanyadi naik 500 perak. Tetapi di Yahukimo dan Papua umumnya, kenaikan hingga puluhan ribuh rupiah hanya melahirkan keluhan masyarakat. Sementara diamnya masyarakat membuat pemerintah sangat lambat bahkan ikut diam terhadap kenaikan harga itu. Pemerintah mestinya lebih tangkap terhadap berbagai siatua yang ada. Dengan itu kenaikan tidak wajar seperti itu, mesti membuat pemerintah cepat turun lapangan dan mengambil langkah-langkah konkret.
Dari segi pemecahan masalah dan alternatif yang perlu dilakukan oleh pemimpin legislatif maupun eksekutif dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat demi kelancaran kegiatan dan pelayanan publik dan untuk menjaga estabilitas masyarakat menurut penulis ialah:
1. Pimpinan daerah bisa melakukan rapat tangkap darurat bersama DPR. Dalam rapat ini perlu dengar pendapat untuk itu pihak swasta yang kelola SPBU perlu di undang duduk bersama Forkopimda supaya ada perintah dari pimpinan jelas kepada pihak eksekutor di lapangan supaya pelayanan dapat dilaksanakan dengan nilai transparansi dan akuntabilitas yang tinggi sehingga ada kepuasan pelayanan SPBU terhadap masyarakat.
2. Perintah pimpinan daerah perlu diterjemahkan dengan baik oleh pimpinan SKPD yang bersangkutan sehingga dalam pengambilan kebijakan dan kontrol di lapangan dapat dilaksanakan dengan baik, terukur, dan independen sehingga tidak menimbulkan gejolak aksi protes yang bisa saja datang dari para pelaku ekonomi.
3. Bila DPR membentuk PANSUS, maka informasi di media harus terbuka sehingga masyarakat menganggab DPR sangat berfungsi sesuai dengan tupoksi. Karena DPR memilki 3 fungsi yaitu fungsi Legislatif, fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan. Dari tiga fungsi ini jika tidak ada pengawasan oleh DPR terhadap pihak eksekutif maka dianggab ada praktek Korupsi kolusi dan nepotismes (KKN) diantara pimpinan lembaga legislatif dan eksekutif. Sehingga tidak ada yang berani menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat seadil-adilnya padahal DPR adalah penyelenggara lembaga pemerintahan yang sejajar dengan pimpinan eksekutif. Karena itu meskipun DPR koalisi fraksi dengan pimpinan eksekutif bukan berarti DPR mendukung dan diam pada saat rakyat yang mengutusnya sedang menderita. DPR harus benar-benar fungsikan pengawasan sehingga penyerapan anggaran daerah seimbang di semua sektor pelayanan publik.
4. Perlu ada antisipasi gejolak meningkatnya kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Kalau tingkat kekecewaan masyarakat melebihi ambang batas maka kemungkinan akan terjadi beberapa aktifitas masyarakat yang sengaja mengganggu ketertiban dalam kota. ini merupakan upaya perlawanan kepada pemerintah oleh masyarakat sosial. Hal-hal yang menjadi dampak dari akibat ketidak puasan ialah akan adanya tempat judi dan togel, akan ada geng anak-anak Remaja yang malas tahu dan merusak tata kota, akan muncul angka pencurian tinggi, meningkatnya utang-piutang yang berakibat pada pertumbuhan ekonomi daerah, akan adanya protes demo besar-besaran yang berakibat pada melumpuhkan aktifitas masyarakat, dan berbagai masalah sosial akan merajalelah di kota ini.
*Penulis adalah Vicaris dengan SK Klasis di Jemaat GKI METANOIA DEKAI.
