Photo: Front Pelajar & Mahasiswa Peduli HAM dan Demokrasi Jakarta, Jumat 30/08/2024
Jakarta, 30 Agustus 2024 – Front Pelajar & Mahasiswa Peduli HAM dan Demokrasi mengeluarkan pernyataan tegas yang menyatakan bahwa West Papua berada dalam situasi darurat hak asasi manusia dan demokrasi. Dalam pernyataan tersebut, mereka mengutuk keras pemerintah Indonesia atas pelanggaran berat yang telah berlangsung selama puluhan tahun, dan menyerukan intervensi segera dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Organisasi ini mengungkapkan bahwa sejak integrasi West Papua dengan Indonesia pada tahun 1963, yang mereka anggap sebagai aneksasi paksa, rakyat Papua telah menjadi korban penindasan sistematis. Mereka menegaskan bahwa hak penentuan nasib sendiri rakyat Papua telah dirampas, dan menyebut tindakan pemerintah Indonesia sebagai pelanggaran hukum internasional.
Dalam pernyataan tersebut, Front Pelajar & Mahasiswa Peduli HAM dan Demokrasi menegaskan bahwa Otonomi Khusus yang telah diberlakukan selama lebih dari dua dekade telah gagal total. Kebijakan tersebut tidak hanya gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, tetapi juga semakin memperdalam kemiskinan dan marginalisasi. Mereka mengecam tindakan represif pemerintah yang merespons protes damai rakyat Papua dengan kekerasan, penangkapan, dan pemenjaraan massal.
Organisasi ini juga menyoroti operasi militer yang terus berlanjut di berbagai wilayah Papua, yang telah menyebabkan ribuan warga sipil tewas atau terpaksa mengungsi. Mereka menuduh pemerintah Indonesia melakukan genosida, ekosida, dan etnosida terhadap rakyat Papua, dan menyerukan PBB untuk segera bertindak guna menghentikan kekerasan ini.
Selain itu, mereka menuntut penutupan segera perusahaan-perusahaan besar seperti PT Freeport dan BP LNG Tangguh, yang dianggap sebagai pelaku utama perusakan lingkungan dan perampasan hak-hak masyarakat adat Papua. Mereka juga menyerukan pencabutan UU Cipta Kerja, Otonomi Khusus, dan kebijakan lainnya yang dianggap hanya memperburuk situasi di Papua.
Front Pelajar & Mahasiswa Peduli HAM dan Demokrasi juga menuntut pembebasan tanpa syarat semua tahanan politik di Papua, serta penghentian proyek-proyek strategis nasional yang dinilai mengancam lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat Papua. Mereka menegaskan bahwa perjuangan untuk menentukan nasib sendiri adalah hak asasi rakyat Papua yang harus diakui dan dihormati oleh komunitas internasional.
Pernyataan ini mengakhiri dengan seruan kepada dunia internasional, khususnya PBB, untuk segera mengambil langkah konkret guna menghentikan kekerasan dan memastikan hak-hak dasar rakyat Papua terpenuhi. Mereka menegaskan bahwa dunia tidak boleh lagi menutup mata terhadap penderitaan rakyat Papua dan harus bertindak segera untuk menegakkan keadilan dan hak asasi manusia di wilayah tersebut.
Dalam pernyataan tersebut, Front Pelajar & Mahasiswa Peduli HAM dan Demokrasi juga menyatakan bahwa dukungan mereka terhadap Palestina, Kanaky, dan Aborigin merupakan bagian dari komitmen mereka untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi di seluruh dunia. Mereka bertekad untuk terus mendukung perjuangan bangsa-bangsa tersebut hingga mereka mencapai kebebasan dan hak untuk menentukan nasib sendiri di tanah mereka sendiri.
Berikut adalah poin-poin tuntutan dari Front Pelajar & Mahasiswa Peduli HAM dan Demokrasi:
1. PBB Harus Bertindak: Mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengintervensi tindakan genosida, ekosida, dan etnosida yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap rakyat West Papua. PBB juga harus memberikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua.
2. Hentikan Operasi Militer: Mendesak PBB untuk mengintervensi operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di berbagai wilayah Papua seperti Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, Puncak Jaya, Maybrat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Paniai.
3. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM: Meminta PBB untuk bertanggung jawab serta terlibat aktif dalam proses penentuan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di West Papua.
4. Akses Internasional untuk Investigasi: Mendesak PBB untuk menekan pemerintah Indonesia agar memberikan akses bagi PBB, peneliti, pekerja HAM, jurnalis, dan akademisi untuk melakukan investigasi atas pelanggaran HAM di Papua.
5. Dukungan bagi Perjuangan Global: Meminta PBB untuk memberikan dukungan bagi perjuangan penentuan nasib sendiri di West Papua, serta bangsa-bangsa lain seperti Aborigin, Kanaky, dan Palestina. PBB juga harus mendukung upaya hukum untuk penyelamatan tanah dan hutan adat yang diperjuangkan oleh masyarakat di Amerika Latin, Kongo, dan West Papua.
5. Penutupan Perusahaan Eksploitasi: Mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menutup PT Freeport, BP LNG Tangguh, serta semua perusahaan kelapa sawit, dan menghentikan rencana pengembangan Blok Wabu, Blok Weyland, dan proyek pertambangan lainnya di atas tanah Papua.
6. Pencabutan Kebijakan yang Merugikan: Menuntut pencabutan UU Cipta Kerja, Otonomi Khusus Papua, dan Daerah Otonomi Baru (DOB), serta menolak RUU Penyiaran, RUU TNI, dan RUU Polri.
7. Penarikan Militer dari Papua: Mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menarik militer organik dan non-organik dari seluruh wilayah West Papua dan menghentikan rasisme serta politik rasial terhadap rakyat Papua.
8. Pengusutan Pelanggaran HAM: Menuntut pengusutan, penangkapan, pengadilan, dan pemenjaraan terhadap jenderal-jenderal pelanggar HAM serta membuka akses seluas-luasnya bagi jurnalis nasional dan internasional di seluruh wilayah Papua.
9. Pembebasan Tahanan Politik: Mendesak pembebasan tanpa syarat bagi 30 orang tahanan politik di Sorong, Makassar, Manokwari, Jayapura, serta tahanan politik lainnya di West Papua, termasuk Agus Kosay, Beni Murib, dan 21 korban salah tangkap di Sorong.
10. Penghentian Proyek Strategis Nasional: Menuntut penghentian rencana pengerjaan proyek strategis nasional di Merauke, Tambrauw, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, dan seluruh tanah Papua yang akan berdampak pada pemanasan global dan merugikan masyarakat adat Papua serta kawasan Asia-Pasifik.
11. Segera hentikan rencana Pengerjaan proyek strategis nasional di merauke, tambrauw, raja ampat, sorong, sorong selatan dan seluruh tanah papua yang akan berdampak pada pemanasan Global yang mengorbankan masyarakat adat papua dan ( Asia, Pasifik ).
12. Kami Mendukung Penuh Perjuangan Menentukan Nasib Sendiri bagi West Papua, Aborigin, Kanaky dan Palestina dan Seluruh Bangsa-Bangsa Lainnya Yang Masih ditindas & Terus berjuang Nerebut Kemerdekaan.