.jpeg)
Himpunan Pelajar Mahasiswa Yahukimo (HPMY) se-Jawa Bali dan Sumatera mengeluarkan pernyataan sikap dalam menanggapi krisis
kemanusiaan yang sudah dan sedang berlangsung di Kabupaten Yahukimo Papua,
Provinsi Papua Pegunungan. Pernyataan sikap tersebut, dilakukan dalam konferensi
pers yang berlangsung di Asrama Yahukimo Condet, pada Minggu, 03 Sebtember 2023.
Dalam keterangan pers yang diterima Marapna,
semenjak Agustus 2023 hingga Sebtember 2023 tercatat Tigabelas (13) warga sipil menjadi
korban akibat operasi militer yang terjadi terhadap masyarakat Yahukimo pada,
21 Agustus 2023.
Juga dalam operasi itu, pasukan TNI/ MARINIR
melakukan serangan darat dengan
menggunakan mobil dalmas yang mengakibatkan sekurangnya ada Lima rumah warga
sipil dibakar , Lima Masyarakay sipil yang disiksa, ditambah dengan ternak Ayam,Babi,Bebek
dan Ikan ditembak mati oleh Militer.
Mahasiswa Yahukimo se-Jawa dan Bali dan Sumatera
menilai tidak ada upaya serius dari pemerintah daerah maupun pusat serta
lembaga legislatif dan Komnas HAM RI yang lamban untuk selesaikan konflik atau
krisis kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Yahukimo tersebut.
“Ini menambah rentetan kasus kekerasan militer
(TNI-POLRI) terhadap warga sipil di Kabupaten Yahukimo. Hingga kini, belum ada
langkah serius yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Papua
serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.Yahukimo dan Dewan Perwakilan
Rakyat Provinsi (DPRP) Papua dalam menyikapi operasi militer yang terjadi di
Kabupaten Yahukimo. Dan juga, Komnas HAM yang belum merespon operasi militer
yang sedang berlangsung di Kabupaten Yahukimo,” terang Kelvin Molama mewakili Badan
Pengurus Pusat (HPMY) se-Jawa dan Bali dan Sumatera dalam pers release yang
diterima.
Mahasiswa Yahukimo juga meminta kepada Presiden
Republik Indonesia agar berhenti menggunakan pendekatan militer dalam merespon
persoalan di Kabupaten Yahukimo maupun di Papua pada umumnya.
Penyisiran yang terjadi di Kabupaten Yahukimo itu,
berawal dari pembakaran gedung KPU pada Minggu (06/08), dilanjutkan kontak
senjata antara Tenatara Pebebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB OPM) dan (TNI -Polri) yang mengakibatkan 1 personil TNI
AL meninggal di tempat pada Senin (21/08), kemudian berlanjut lagi dengan
pembakaran gedung serba guna pada (24/08).
“Namun, akibatnya justru masyarakat sipil yang
menjadi korban atas aksi pengejaran yang dilakukan oleh pasukan TNI/ POLRI
tersebut,” tegas Kelvin Molama wakili Mahasiswa Yahukimo se-Jawa Bali dan
Sumatera.
Merespon krisis kemanusiaan yang terjadi di
Kabupaten Yahukimo, Himpuna Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Yahukimo(HPMY)
Se-Jawa dan Bali dan Sumatera menuntut agar:
1.
Hentikan Operasi Militer di Kabupaten
Yahukimo
2.
Tarik Militer organik dan non-organik
di Kabupaten Yahukimo dan seluruh Tanah Papua
3.
Pemerintah Kabupaten Yahukimo, dalam
hal ini dinas Pendidikan segera mencabut Memorandum Of Understanding (MoU) yang
memberikan kewenangan kepada TNI-POLRI untuk mengajar di sekolah-sekolah di
seluruh Distrik, Kabupaten Yahukimo
4.
Segera membuka akses Jurnalis
independen di Kabupaten Yahukimo dan seluruh Tanah Papua
5.
Meminta kepada media cetak,
elektronik, maupun online untuk memberitakan secara jujur terkait kondisi rakyat
di Kabupaten Yahukimo sesuai dengan asas jurnalisme
6.
Komnas HAM RI segera membentuk tim
pencari fakta terkait penyelesaian krisis kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten
Yahukimo dan di seluruh tanah Papua
7.
Pemerintah Kabupaten Yahukimo,
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Yahukimo, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan (DPRP),
Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Adat Papua agar segera memperhatikan
masyarakat sipil yang sedang mengungsi di Kabupaten Yahukimo
8.
Lembaga esekutif dan legislatif
segera hentikan konflik internal dan lebih serius menangani persoalan krisis
kemanusiaan yang dialami rakyat Kabupaten Yahukimo
9.
Lembaga-lembaga gereja dan
tokoh-tokoh agama di seluruh Tanah Papua segera mengambil sikap tegas demi
keselamatan umat Tuhan di kabupaten Yahukimo
10. Desak pemerintah Yahukimo agar meminta pemerintah pusat untuk menarik
penempatan pos militer di kabupaten Yahukimo