“yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan,Gus Dur.”
Oleh, Sehend Sama.
Pengantar.
Sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab untuk
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam segala aspek kehidupan kita.
Pengertian kemanusiaan adalah sikap empati, perhatian, dan kepedulian terhadap
sesama manusia tanpa memandang perbedaan ras, agama, budaya, atau latar
belakang sosial. Pengantar kemanusiaan ini mengajak kita untuk memahami dan
menghargai keberagaman manusia serta berusaha untuk menciptakan dunia yang
lebih adil, damai, dan berkelanjutan.
Kemanusiaan memerlukan kemampuan untuk melihat kesamaan
antara diri kita dengan orang lain, dan memahami bahwa setiap manusia memiliki
keinginan, aspirasi, dan hak yang sama untuk hidup dengan layak dan bahagia.
Ini juga mencakup peran aktif kita dalam membantu mereka yang membutuhkan,
termasuk mereka yang terkena bencana alam, perang, kemiskinan, atau
diskriminasi.
Sebagai manusia, kita juga harus menghindari tindakan
kekerasan, diskriminasi, atau penindasan terhadap sesama manusia. Sebaliknya,
kita harus berusaha membangun hubungan yang penuh saling pengertian, toleransi,
dan rasa hormat terhadap hak asasi setiap individu.
Penting bagi kita untuk mencari cara-cara untuk
berkontribusi secara positif terhadap kemanusiaan, baik melalui dukungan
finansial bagi organisasi amal, partisipasi dalam kegiatan sosial, atau
menyebarkan kesadaran tentang isu-isu kemanusiaan melalui media sosial dan
kampanye pendidikan. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa membuat
perbedaan besar bagi kehidupan orang lain.
Dengan menghidupi nilai-nilai kemanusiaan ini, kita dapat
bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang. Kemanusiaan
adalah pondasi untuk menjalin ikatan harmonis di antara berbagai kelompok
manusia dan membentuk masyarakat yang lebih inklusif, berempati, dan berwawasan
ke depan. Semoga pengantar ini menjadi pijakan bagi kita untuk berkomitmen
dalam menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam tindakan sehari-hari kita
Nilai Kemanusiaan Menurut Gus Dur & Vesi Hadis.
Gus Dur merupakan Presiden ke-4 Republik Indonesia sekaligus
Kyai NU (Nahdhatul Ulama) adalah sosok yang terlihat nyeleneh dengan satire
dalam dalam setiap guyonannya. Gus Dur disebut-sebut sebagai bapak pluralisme
yang sangat menjunjung tinggi perbedaan, membela kaum tertindas dan minoritas
tanpa melihat perbedaan ras, suku dan agama. Kemudia Gus Dur menyatakan bahwa
yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.
Vedi hadis adalah seorang ahli sosiologo politik yang telah
banyak meneliti mengenai politik Indonesia pascaotoritarianisme. Salah satu
konsep penting yang dikembangkan oleh Hadiz adalah lokalisasi kekluasaan di
Indonesia pascaotoritarianisme.
Menurut Hadiz, lokalisasi kekuasaan mengacu pada proses
dimana kekuasaan dipusatkan pada tingkat local atau daerah di Indonesia. Hal
ini terjadi setelah era Orde Baru yang sentralistik, di mana kekuasaan di pusat
sangat dominan. Dalam konteks pascaotoritarianisme, terjadi pergeseran kea rah
otonomi daerah dan peningkatan kekuasaan pada tingkat local.
Hadiz menekankan bahwa lokalisasi kekuasaan ini dapat
berdampak pada keberhasilan atau kegagalan pembangunan di Indonesia. Jika
dilakukan dengan baik, lokalisasi kekuasaan dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah,
dan mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat local. Namun, jika
tidak diatur dengan baik, lokalisasi kekuasaan dapat memperkuat oligarki local,
memperburuk ketidaksetaraan, dan memicu konflik sosial.
Selain itu, Hadiz juga mengemukakam bahwa lokalisasi
kekuasaan dapat memengaruhi dinamika politik di Indonesia secara keseluruhan.
Kekuasaan yang terlokalisasi dapat mengancam stabilitas politik nasional. Hal
ini terlihat dalam berbagai kasus konflik horizontal dan vertical di Indonesia
pascaotoritarianisme, seperti konflik Aceh, Papua, dan Poso.
Secara keseluruhan, pemikiran Vedi Hadiz tentang lokalisasi
kekuasaan di Indonesia pascaotoritarianisme menunjukan pentingnya memahami
dinamika polotik dan sosial yang berkembang di tingkat local dan regional dalam
konteks nasional. Hal ini penting untuk mempercepat pembangunan dan menjaga
stabilitas politik, serta mendorong partisipasi masarakat yang lebih luas dalam
mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan merekan.
Minimnya kemanusiaan di Indonesia.
Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi
nilai kemanusiaan, dimana dalam dasar negara Pancasila sila yang 5 dengan jelas
menyatakan bahwa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya Pancasila
ini negara sangat vocal dan membela terhadap isu-isu kemanusiaan yang terjadi. Terutama
dukunganya terhadap palestina untuk medeka bebas dari penjajahan. Karena bagi Indonesia
membela bangsa yang terjajah adalah bagian dari amanat negara yang harus
ditegakan seperti yang telah tertulis
dalam UUD 1945 bahwa,“kemerdekaan ialah hak segala bangsa maka penjajahan di
atas dunia ini harus dihapuskan” sesuai bunyi UUD ini negara sangat membela
terhadap bangsa lain yang terjajah untuk bebas dari penjajahan itu. Maka kami
akui bahwa Indonesia adalah negara yang mengutamakan nilai kemanusiaan.
Namun disisi lain di Indonesia juga memiliki sisi buruk yang
tertutup rapi sehingga tak dapat diketahui oleh bangsa lain. Misalnya pelanggaran
HAM berat kasus pembunuhan terhadap pembela hak asasi manusia Munir Said Thalib
yang terjadi pada 2004 yang sampai saat ini masih menjadi pro kontra
di kalangan aktivis, Pembersihan PKI (1965-1966),Penembakan Misterius
(1982-1986), Tragedi Talangsari (1989), Tragedi Rumoh Geudong, Aceh (1989-1998),
Pembunuhan Marsinah (1993), kemudian peristiwa
kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, yang
mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar.
Lalu tak lupa juga Tragedi Kanjuruhan:
Gas Air Mata Aparat Tewaskan 135 Orang. Tembakan gas air mata dari aparat telah
menyebabkan ratusan suporter bola kehilangan nyawa di Stadion Kanjuruhan Malang
pada 1 Oktober 2022, Semua menyebut peristiwa itu sebagai Tragedi
Kanjuruhan Malang yang sampai hari ini negara tak mampu menyelesaikan.
Tak terlepas dari
beperapa pelanggaran HAM diatas ada juga pelanggaran HAM yang terstruktur dan
terus terjadi di papua,pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di papua sudah ada
sejak 1962 sampai saat ini. Pelanggaean HAM di papua ini dari tahun ke tahun
selalu terjadi dan berkesinambungan kemudian memakan banyak korban.
Namun negara tak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di papua. Negara mampu
menyuarahkan pembebasan negara lain tetapi tak mampu melihat permasalahan yang
terjadi di rumahnya sendiri.
Papua dan palestina adalah dua bangsa yang mengalami penjajahan
yang sama, di palestina terjadi penembakan, rumah rakyat di Bom, rakyat sipil
dibunuh, dan memakan korwan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Samahalnya dialami
juga rakyat papua dimana operasi militer terus terjadi, pembakaran rumah ibadah,
pembakaran rumah warga papua, pembunuhan rakyat sipil, mutilasi terhadap orang
asli papua, semua yang termasuk dalam kategori penjajahan itu dan praktek penjajahan ada juga dalam lubuk Indonesia.
Palestina dan papua barat sama-sama dijajah namu Indonesia selalu
melakukan penipuan public dan mengaku di mata dunia internasional bahwa, di
indonesi tidak terjadi pelanggaran HAM. Lalu memperlihatkan pembangunan jalan,dan
jembatan, sebagai bukti kemajuan daerah/mengakui bahwa negara menjamin hak
hidup orang papua dengan cara itu. Namun pada kenyataanya yang dilakukan Indonesia di papua adalah operasi
militer, rasisme, genosida, eknosida , dan presentasi di muka internasional itu
hanya pencitraan untuk mempertahankan wilayah papua barat. Seperti yang pepatah
lama mengatakan bahwa, “Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, namun semut di
seberang lautan nampak jelas: kesalahan diri sendiri tidak terlihat,
tetapi kesalahan orang lain terlihat jelas” ini yang terjadi di Indonesia.
Solusi penyelesaian Konflik Papua.
Bangsa papua telah lama mengalami pelanggaran HAM yang
sampai hari ini terus terjadi, Pelanggaran HAM, merujuk pada tindakan atau
kejadian di mana hak-hak asasi manusia individu atau kelompok dilanggar atau
diabaikan. Hak asasi manusia adalah hak-hak fundamental yang melekat pada
setiap individu, tanpa pandang bulu, dan diakui oleh hukum internasional untuk
melindungi martabat, kebebasan, dan kesejahteraan mereka. Pelanggaran HAM dapat
mencakup berbagai bentuk dan tingkat keseriusan, termasuk:
Pelanggaran sipil dan politik: Ini meliputi pelanggaran
hak-hak seperti hak atas kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak untuk
hidup, kebebasan dari penyiksaan, atau hak untuk tidak ditahan secara
sewenang-wenang.
Pelanggaran ekonomi, sosial, dan budaya: Ini termasuk
pelanggaran hak-hak seperti hak atas pendidikan, hak atas pangan dan air
bersih, hak atas perumahan, hak atas pekerjaan, dan hak atas kesehatan.
Pelanggaran terhadap hak-hak kelompok: Ini merujuk pada
pelanggaran hak-hak masyarakat adat, kelompok etnis, minoritas, perempuan,
anak-anak, dan orang-orang dengan disabilitas.
Pelanggaran dalam konteks konflik bersenjata: Ini mencakup
tindakan-tindakan seperti pembunuhan massal, pemerkosaan, penggunaan anak-anak
sebagai tentara anak, penggunaan senjata kimia, pengusiran paksa penduduk, dan
pengepungan wilayah yang mencegah akses bantuan kemanusiaan.
Pelanggaran HAM adalah serius dan tidak dapat diterima
karena melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan hak asasi manusia. Hukum
internasional dan berbagai badan dan organisasi kemanusiaan berusaha untuk
mengidentifikasi, mengungkap, dan mengakhiri pelanggaran HAM serta memberikan
bantuan dan perlindungan kepada para korban. Tujuan utamanya adalah untuk
memastikan bahwa hak asasi manusia semua orang dihormati dan dilindungi, dan
untuk menghukum para pelaku pelanggaran tersebut agar bertanggung jawab atas
tindakan mereka.
Maka, solusi yang demokratis untuk menyelesaikan konflik papua
adalah dengan cara damai, misalnya Dialog. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah
dialog. Dialog sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan. Karena negara
telah berhasil mendamaikan (gerakan aceh merdeka GAM) dengan cara dialog maka,
hal serupa juga harus dilakukan untuk papua.
Jika hal ini tidak dilakukan oleh Negara maka, rakyat papua
akan selalu menjadi korban berkelanjutan. Karena pembangunan dalam DOB tidak akan berhasil
mengindonesiakan orang papua seutuhnya. Kecuali orang papua berdiri di kaki
dendiri dan memimpin bangsanya sendiri.
Referensi:
·
https://sagoe.id/yang-lebih-penting-dari-politik-adalah-kemanusiaan/
