MELAWAN
LUPA 38 TAHUN ARNOLD C.AP
Mengenang Arnold Ap
Arnold Ap adalah satu legenda musisi asal
papua yang sempat mengangkat harkat dan martabat Rakyat papua melalalui MUSIK MAMBESAK. Lagu mambesak merupakan
salah satu instrumen music daerah yang berhasil mempersatukan rakyat papua
dengan keunikanya, hingga music mambesak dikenang sebagai power one people one
soul oleh rakyat papua hari ini. Musik mambesak in pun lahir atas dasar kesadaran
rakyat dimana rakyat papua sadar akan penindasan ketika lirik lagu yang dinyanyikan
berdasarkan realitas kehidupan rakyat papua dengan berbagai Bahasa daerah yang
ada di papua hingga rakyat papua mampu memahami tentang politik dan penindasan.
Pada era 80-an sampai 90-an lagu mambesak menyebar luas sampai daerah paling pedalaman, pada saat itu rakyat papua merasakaniringan music dandinyanyikan di berbagai daerah entah pesisir sampai daerah gunung di papua. Lagu ini menjadi khas hingga hari ini rakyat papua masih mengiringi di beperapa acara seperti YOSPAN, dan mengiringi tarian adat lainya yang ada di papua. Uniknya mambesak pada saat itu melahirkan semangat rakyat papua dari sorong sampai samarai untuk bersatu dan melawan system yang menjajah hingga presentasikan isi hati rakyat sehingga atas kesadaran itu kolonial Indonesia menilai mambesak sebagaisesuatu yang membahayakan negara.
Hingga pada November 1983 Arnol Ap ditangkap oleh (kophasanda) atau yang hari ini dikenal sebagai KOPASUS, pada saat itu atas keberhasilan Arnold ap dalam menyatukan orang papua denga nlagu-lagunya colonial Indonesia menilai sebagai pemberontak, dan Arnold ap di tangkap dengan tersangka kelompok papua merdeka. Pada bulan april 1984 Arnold Ap dibunuh dengan tembakan dibagian punggungnya, setelah Arnold Ap dibunuh kolonial Indonesia menyatakan bahwa Mereka membunuh ketika sedang melarikan diri dari penjara. Dan mereka juga membunuh Eddie Mofu yang adalah kawan dari pada Arnold Ap yang pernah menciptakan lirik lagu “HIDUP INI SUATU MISTERI”.
Saat itu rezim soeharto yang anti demokrasimenyebar luas hingga antek-anteknya anti terhadap seuatu yang perlawanan dengan rezim tersebut. Hingga saat itu melihat perkembangan MAMBESAK sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim soeharto, tak hanya itu namun dibalik semua perlawanan rakyat papua soeharto juga memnyembunyikan rencana jahatnya untukmenguasai wilayah papua setelah berhasil mentandatangin kotrak FREEPORT.
Dari semua itu, ditahun 1963 hingga tahun 2004 ada 15 Operasi Militer Indonesia yang dijalankan di Papua ( baca: suarapapua.com ). Sedangkan, bentuk-bentuk operasi militer yang dipergunakan di Papua adalah merupakan operasi teritorial, operasi intelijen, dan operasi tempur. Operasi militer bertujuan untuk secara persuasive membujuk masyarakat agar mensukseskan PEPERA “Penentuan Pendapat Rakyat” dengan memenangkan Indonesia. Operasi ini dilakukan diantaranya dengan pendampingan masyarakat, sosialisasi, maupun pembangunan daerah. Operasi territorial ini adalah operasi militer yang paling soft karena lebih menekankan pada cara-cara yang persuasive untuk menarik simpati rakyat.
Samapai penentuan pendapat Rakyat (PEPERA 1969) juga dilakukan berdasarkan setingan negara, tanpa melibatkan kemauan rakyat. Dimana semua rakyat tak dilibatkan berdsarkan “one man one vote”. Sebagai syarakt untuk rakyat papua memilih Indonesia atau Merdeka. Namun semua tak sesuai harapan rakyat papaua, kehadiran colonial Indonesia hari ini pun menjadi misteri bagi rakyat papua. Apakah kehadiran Indonesia membawah kesejahteraan rakyat papua atau mala datang dengan rencana jahat untuk menghabiskan rakyat papua, hal ini juga sering menjadi tanda Tanya bagi rakyat papua dalam memahami kemauan Indonesia di west papua.
Jika kehadiran Indonesia membawa kesejahteraan di tanah papua, mengapa rakyat papua harus dibunuh atas dasar slogan NKRI harga mati, jika Indonesia hadir sebagai saudara yang menjujung tingga asas Pancasila, mengapa masih membungkam ruang demokrasi bagi rakyat papua, hingga suara rakyat tak didengar semua dijalankan sesuai kemauan Jakarta dan oportunis elite politik local. Praktek kolonialisasi rezim soeharto yang otoriter itupun sampai detik ini masih di terapkanoleh Indonesia untuk orang papua.
Rakyat papua telah lama sadar akan kehadiran Indonesia, bahwa Indonesia hadir sebagai penjajah yang haus akan darah manusia papua,dan haus akan kekayaan alamnya yang melimpa. Rakyat papua sadar bahwa tak ada niat baik Indonesia setelah menganeksasi wilyah papua,bagi indonesia orang papuaadalahteroris,monyet,dan orang yang terbelakang. itu adalah realita yang dihadapi rakya tpapua selama ini.
Praktek pembungkaman ruang demokrasi pun masih tumbuh subur di tanah papua dimana rakyat papua sebagai pemilik tanah air menolak pendekatan Jakarta yang menindas itu namun tak juga didengarsuara-suara orang asli papua. Dan kini setelah Jakarta mengesahkan Otsus, Pada tanggal 4 Maret 2022 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengundang 9 Bupati yang berasal dari wilayah Pegunungan tengah Papua. Pertemuan yang direncanakanpada Jumat 14 Maret 2022 itu mengagendakan Persiapan Pemekaran Provinsi di Wilayah Papua Pegunungan Tengah. Pembahasan itu atas dasar pasal 76 UU No. 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua. Lantas rakyat Papua meresponnya dengan aksi demonstrasi dalam rangka penolakan Rencana Pemekaran Provinsi Baru (DOB): Di Jayapura, Jakarta, Wamena, Paniai, di Yahukimo.
Melihat realitas ini kami aliansi mahasiswa papua (AMP) komite kota Jakarta, mendukung penuh suara Rakyat papua sebagai keputusan tertinggi untuk menentukan hak hidup dan hak kebebasan, atas dasar jaminan UUD 1945 bahwa sesungguhnya “Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa” moleh sebab itu tak ada salahnya rakyat papua untuk menentukan nasib Mere sendiri.
Maka dari itu kami Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Jakata nyatakan sikap sebagai berikut:
1. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Bangsa West Papua
2. Cabut UU Otonomi Khusus Jilid II
3. Cabut Omnibus Law
4. Tolak pemekaran DOB di seluruh tanah papua
1. Tarik militer organik dan non-organik dari West Papua
1.
Jakarta, 25 April 2022
Pada era 80-an sampai 90-an lagu mambesak menyebar luas sampai daerah paling pedalaman, pada saat itu rakyat papua merasakaniringan music dandinyanyikan di berbagai daerah entah pesisir sampai daerah gunung di papua. Lagu ini menjadi khas hingga hari ini rakyat papua masih mengiringi di beperapa acara seperti YOSPAN, dan mengiringi tarian adat lainya yang ada di papua. Uniknya mambesak pada saat itu melahirkan semangat rakyat papua dari sorong sampai samarai untuk bersatu dan melawan system yang menjajah hingga presentasikan isi hati rakyat sehingga atas kesadaran itu kolonial Indonesia menilai mambesak sebagaisesuatu yang membahayakan negara.
Hingga pada November 1983 Arnol Ap ditangkap oleh (kophasanda) atau yang hari ini dikenal sebagai KOPASUS, pada saat itu atas keberhasilan Arnold ap dalam menyatukan orang papua denga nlagu-lagunya colonial Indonesia menilai sebagai pemberontak, dan Arnold ap di tangkap dengan tersangka kelompok papua merdeka. Pada bulan april 1984 Arnold Ap dibunuh dengan tembakan dibagian punggungnya, setelah Arnold Ap dibunuh kolonial Indonesia menyatakan bahwa Mereka membunuh ketika sedang melarikan diri dari penjara. Dan mereka juga membunuh Eddie Mofu yang adalah kawan dari pada Arnold Ap yang pernah menciptakan lirik lagu “HIDUP INI SUATU MISTERI”.
Saat itu rezim soeharto yang anti demokrasimenyebar luas hingga antek-anteknya anti terhadap seuatu yang perlawanan dengan rezim tersebut. Hingga saat itu melihat perkembangan MAMBESAK sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim soeharto, tak hanya itu namun dibalik semua perlawanan rakyat papua soeharto juga memnyembunyikan rencana jahatnya untukmenguasai wilayah papua setelah berhasil mentandatangin kotrak FREEPORT.
Dari semua itu, ditahun 1963 hingga tahun 2004 ada 15 Operasi Militer Indonesia yang dijalankan di Papua ( baca: suarapapua.com ). Sedangkan, bentuk-bentuk operasi militer yang dipergunakan di Papua adalah merupakan operasi teritorial, operasi intelijen, dan operasi tempur. Operasi militer bertujuan untuk secara persuasive membujuk masyarakat agar mensukseskan PEPERA “Penentuan Pendapat Rakyat” dengan memenangkan Indonesia. Operasi ini dilakukan diantaranya dengan pendampingan masyarakat, sosialisasi, maupun pembangunan daerah. Operasi territorial ini adalah operasi militer yang paling soft karena lebih menekankan pada cara-cara yang persuasive untuk menarik simpati rakyat.
Samapai penentuan pendapat Rakyat (PEPERA 1969) juga dilakukan berdasarkan setingan negara, tanpa melibatkan kemauan rakyat. Dimana semua rakyat tak dilibatkan berdsarkan “one man one vote”. Sebagai syarakt untuk rakyat papua memilih Indonesia atau Merdeka. Namun semua tak sesuai harapan rakyat papaua, kehadiran colonial Indonesia hari ini pun menjadi misteri bagi rakyat papua. Apakah kehadiran Indonesia membawah kesejahteraan rakyat papua atau mala datang dengan rencana jahat untuk menghabiskan rakyat papua, hal ini juga sering menjadi tanda Tanya bagi rakyat papua dalam memahami kemauan Indonesia di west papua.
Jika kehadiran Indonesia membawa kesejahteraan di tanah papua, mengapa rakyat papua harus dibunuh atas dasar slogan NKRI harga mati, jika Indonesia hadir sebagai saudara yang menjujung tingga asas Pancasila, mengapa masih membungkam ruang demokrasi bagi rakyat papua, hingga suara rakyat tak didengar semua dijalankan sesuai kemauan Jakarta dan oportunis elite politik local. Praktek kolonialisasi rezim soeharto yang otoriter itupun sampai detik ini masih di terapkanoleh Indonesia untuk orang papua.
Rakyat papua telah lama sadar akan kehadiran Indonesia, bahwa Indonesia hadir sebagai penjajah yang haus akan darah manusia papua,dan haus akan kekayaan alamnya yang melimpa. Rakyat papua sadar bahwa tak ada niat baik Indonesia setelah menganeksasi wilyah papua,bagi indonesia orang papuaadalahteroris,monyet,dan orang yang terbelakang. itu adalah realita yang dihadapi rakya tpapua selama ini.
Praktek pembungkaman ruang demokrasi pun masih tumbuh subur di tanah papua dimana rakyat papua sebagai pemilik tanah air menolak pendekatan Jakarta yang menindas itu namun tak juga didengarsuara-suara orang asli papua. Dan kini setelah Jakarta mengesahkan Otsus, Pada tanggal 4 Maret 2022 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengundang 9 Bupati yang berasal dari wilayah Pegunungan tengah Papua. Pertemuan yang direncanakanpada Jumat 14 Maret 2022 itu mengagendakan Persiapan Pemekaran Provinsi di Wilayah Papua Pegunungan Tengah. Pembahasan itu atas dasar pasal 76 UU No. 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua. Lantas rakyat Papua meresponnya dengan aksi demonstrasi dalam rangka penolakan Rencana Pemekaran Provinsi Baru (DOB): Di Jayapura, Jakarta, Wamena, Paniai, di Yahukimo.
Melihat realitas ini kami aliansi mahasiswa papua (AMP) komite kota Jakarta, mendukung penuh suara Rakyat papua sebagai keputusan tertinggi untuk menentukan hak hidup dan hak kebebasan, atas dasar jaminan UUD 1945 bahwa sesungguhnya “Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa” moleh sebab itu tak ada salahnya rakyat papua untuk menentukan nasib Mere sendiri.
Maka dari itu kami Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Jakata nyatakan sikap sebagai berikut:
1. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Bangsa West Papua
2. Cabut UU Otonomi Khusus Jilid II
3. Cabut Omnibus Law
4. Tolak pemekaran DOB di seluruh tanah papua
1. Tarik militer organik dan non-organik dari West Papua
2. Hentikan rasisme dan
politik rasial yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dan TNI-Polri terhadap mahasiwa dan rakyat west papua
3. Hentikan operasi militer
di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, puncak papua, Pegunungan Bintang, Maybrat,
dan Seluruh Wilayah West Papua lainnya
4. PBB harus bertanggung
jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses menentukan
nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi
terhadap bangsa West Papua
5. Mendesak Pemerintah RI
untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Komisi HAM PBB untuk meninjau
situasi HAM di West Papua secara langsung
6.
Buka Jaminan kebebasan informasi, berekspresi,
berorganisasi dan berpendapat bagi bangsa West Papua
Jakarta, 25 April 2022
