"Ketidakadilan Terwujud: Kritik Terhadap Aparatur Negara yang Melakukan Kekerasan Terhadap Masyarakat Papua"
Tindakan kriminal dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh aparat negara terhadap masyarakat sipil di Papua adalah suatu kejahatan yang tidak dapat diterima dalam masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, prinsip-prinsip demokrasi, serta tugas dan tanggung jawab aparat negara untuk melindungi dan melayani masyarakat.
Aparat negara seharusnya menjadi pelindung dan pengayom bagi masyarakat, bukan penindas atau penganiaya. Tindakan kekerasan, menyiksa, menganiaya-wenang, dan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat negara merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar individu dan nilai-nilai kemanusiaan.
Tindakan semacam ini juga telah menciptakan iklim ketakutan dan ketidakpercayaan dalam Masyarakat Papua terhadap lembaga negara yang seharusnya diandalkan untuk melindungi keamanan dan keadilan. Ketidakpercayaan terhadap aparat kolonial Indonesia kemudian dapat menghambat kerjasama antara masyarakat dan pemerintah yang berkepanjangan. Dan menjadi luka batin turun-temurun bagi orang Papua.
Untuk mencerminkan kekuasaan antara aparat negara dan Masyarakat di Papua, yang mana aparat negara yang memiliki kekuatan dan otoritas yang besar cenderung menggunakan kekuasaannya untuk menekan dan menindas masyarakat yang lebih lemah, seperti minoritas, kelompok miskin, atau aktivis hak asasi manusia. Hal ini mencerminkan ketidakadilan struktural dalam sistem hukum dan penegakan hukum yang perlu segera diperbaiki.
Baru-baru ini terjadi kasus penganiayan yang brutal dan tidak manusiawi terhadap masyarakay sipil di papua,yang juga oleh apparat kolonial indonesi. Hal ini mencerminkan identitas instansi dalam menangani permasalahan dan menampilkan keburukan di mata publik. Terutama meyakinkan Masyarakat Papua bahwa, Indonesia dan aparaturnya adalah penjajah, pembunu, perampas, dan penipu. Karena instasi TNI adalah representasi Indonesia yang seharusnya menjaga, mengayomi, dan melindungi Masyarakat.
Kemudian ini juga merusak citra dan reputasi negara di mata dunia internasional. Negara-negara yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia seringkali menjadi sasaran kritik dari komunitas internasional, serta dapat menghadapi sanksi politik dan ekonomi yang merugikan, termasuk Indonesia sala satunya. Dari tahun ke tahun Indonesia masuk dalam daftar negara yang melakukan pelanggaran HAM berat di mata internasional namun, kolonial indonesia selalu melakukan penipuan publik di mata internasional. Sementara pada praktiknya banyak sekali kasus pelanggaran HAM dan operasi militer yang sedang berlangsung di Papua.
Lalu, tanpa melihat permasalahan yang terjadi di rumah sendiri, negara menggunakan alat negara untuk membela bangsa lain atas nama kemanusiaan seolah dirinya paling suci. Hal ini jelas memberikan reputasi dan menumbuhkan ketidak percayaan terhadap Masyarakat. Terutama masyarakay yang merasakan kekejaman negara, seperti operasi militer dan pelanggaran HAM lainnya. Pertanyaanya, hak asasi seperti apa yang mau negara bela. Semntara negara sendiri tak mampu menyelesaikan persoalan dirumahnya. seperti pepatah mengatakan , “Semut di seberang lautan nampak namu, Gaja di pelupuk mata tak terlihat” begitulah pada prakteknya.
Padahal dalam masyarakat yang demokratis, aparat penegak hukum dan keamanan diharapkan menjadi pelindung dan pengayom bagi rakyat. Namun, kenyataannya menyajikan gambaran yang jauh dari harapan tersebut. Terdapat kasus-kasus di mana aparat yang seharusnya menjaga keamanan dan menegakkan keadilan malah terlibat dalam perlindungan kekuasaan, bahkan menganiaya masyarakat yang seharusnya dilindungi.
Salah satu isu yang terungkap adalah penggunaan kekerasan yang tidak proporsional oleh aparat dalam menangani situasi di Papua. Tindakan-tindakan kekerasan yang berlebihan ini mengakibatkan cedera fisik bahkan kematian bagi Masyarakat di Papua. penggunaan kekuatan fisik yang berlebihan tidak sejalan dengan tingkat ancaman yang dihadapi, melainkan muncul dari ketidakefektifan atau kurangnya pelatihan dalam menangani situasi yang tegang. Hal ini dilihat dari kemampuan apara Indonesia yang terlihat seperti kelompok kriminal dalam menanangani dan masalah di papua.
Selain itu, terdapat juga masalah perlindungan yang diizinkan oleh aparat penegak hukum. Kasus-kasus pemilihan yang sewenang-wenang, menutupi kekuasaan untuk kepentingan pribadi, atau bahkan tindakan korupsi, semuanya menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan publik terhadap institusi-institusi yang seharusnya menjaga keadilan. Penyalahgunaan kewenangan ini tidak hanya merugikan individu yang terkena dampak langsung, tetapi juga merusak keutuhan sistem peradilan secara keseluruhan.
Hal yang tidak dapat diabaikan juga adalah ketidaksetaraan dalam penegakan hukum yang terkadang termanifestasi dalam bentuk perlakuan yang berbeda terhadap individu berdasarkan faktor-faktor seperti ras, kelas sosial, atau latar belakang ekonomi. Fenomena ini memperkuat ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, karena seolah-olah sistem hukum itu sendiri menjadi instrumen bagi pemerintah atau pihak-pihak tertentu untuk mempertahankan kekuasaan dan hak istimewanya.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah reformasi yang menyeluruh dalam sistem hukum dan penegakan hukum. Pertama-tama, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap tindakan aparat penegak hukum. Masyarakat harus memiliki akses yang lebih besar terhadap perilaku dan keputusan aparatur, serta adanya mekanisme yang efektif untuk menyelidiki dan mengadili kasus-kasus yang menghalangi kekuasaan.
Selain itu, pelatihan dan pelatihan bagi aparat negara juga harus ditingkatkan, dengan fokus pada pemahaman yang lebih baik tentang hak asasi manusia, penanganan konflik, dan penggunaan kekuatan yang proporsional. Pemerintah juga perlu mendorong budaya organisasi yang menekankan integritas, profesionalisme, dan kewajiban moral dalam setiap tindakan aparat.
Yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat harus didorong untuk melaporkan perilaku yang tidak etis atau membatasi kekuasaan, dan ada mekanisme yang efektif untuk menyetujui laporan tersebut.
Dengan demikian, aparat penegak hukum tidak hanya bertanggung jawab kepada pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat yang mereka layani.
Kritik terhadap aparat penegak hukum bukanlah upaya untuk mengancam otoritas atau merusak sistem hukum, tetapi merupakan bagian integral dari upaya untuk memperbaiki dan memperkuat sistem tersebut. Hanya dengan mengakui dan menangani masalah-masalah yang ada, kita dapat memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dapat terjamin.
#Stop Bunuh Orang Papua.
#FreePalestina
#FreeWestPapua
